Sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Daerah Provinsi DKI Jakarta,bertempat di Gedung Pencak Silat Jakarta beberapa waktu lalu, menggelar kegiatan Musyawaran Daerah (Musda), hadir dalam acara tersebut pengurus Rapi Wilayah se-DKI Jakarta, serta beberapa ketua RAPI Daerah, tingkat Provinsi.
Ketua Umum RAPI Pusat, H Dharma Nst, JZ 09 BCQ mengaku, bahwa DKI Jakarta sebagai daerah yang menjadi acuan bagi daerah lain, agar lebih baik lagi dalam memberikan layanan pada masyarakat luas, khususnya masalah informasi yang cepat dan tepat.
Dengan Musda ke X RAPI Jakarta ini, diharapkan akan ada pembaharuan kearah yang lebih baik, dengan Musda ini juga diharapkan akan menghasilkan program serta keputusan yang singkat, namun bisa dilaksanakan dengan cepat dan tepat, apalagi saat ini telah ada perubahan tentang proses perijinan radio komunikasi antara penduduk.
Kalau dahulu perijinan dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi/Gubernur, maka dengan Peratuan Menteri (Permen) no.34 tahun 2009, telah dirubah menjadi sentralistik, sehingga yang mengeluarkan ijin radio komunikasi adalah Menteri Kominfo, melalui Dirjen Pos dan Telekomunikasi, hal tersebut juga didukung oleh Peraturan Pemerintah no.38 tahun 2009, tentang mekanisme perizinan Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP), disitu juga ditekankan, bahwa ijin Radio komunikasi harus dikeluarkan oleh Menteri Kominfo, serta pengurusannya harus melalui organisasi RAPI tingkat Pusat.
Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota hanya sebagai Pembina di daerah masing-masing, karena RAPI adalah organisasi sosial kemasyarakatan dalam bidang pertelekomunikasian dengan fasilitas Frekuensi Radio, maka pembinaan juga dilakukan oleh Kesbangpol atau Trantib Linmas, dan kita sebagai organisasi harus tunduk dengan aturan yang ada, dan diharapkan bantuan Pemda Provinsi maupun Pemda Kabupatan/Kota akan dapat membantu bantuan dana, melalui APBD, sehingga kedepan peran RAPI dalam membantu masyarakat dapat lebih maksimal, tegas H Dharma Nst.
Ketua RAPI Daerah Provinsi DKI Jakarta kepengurusan 2004 -2009, Heru Sutiastomo JZ 09 DHR, menambahkan, bahwa Musda merupakan acara rutin, dimana kepengurusan lama, telah bekerja dengan maksimal, baik dalam penataan sisitem pembinaan, pembekalan maupun pengabdian ketengah masyarakat, kita telah membekali pada seluruh pengurus RAPI di DKI Jakarta ini.
Program kedepan masih cukup berat, namun bagaimana pengurus baru bisa lebih maksimal dalam meningkatkan tatacara atau model pengabdian pada masyarakat, bagaimana RAPI bisa lebih berperan dalam ditengah masyarakat, tegas Heru.
Sementara, Ketua RAPI Daerah Provinsi DKI Jakarta yang baru terpilih, Chandra K, JZ 09 EKI seusai pemilihan pada wartawan menjelaskan, bahwa kedepan pihaknya akan lebih aktif lagi dalam meningkatkan peran RAPI ketengah masyarakat, serta memaksimalkan binaan RAPI seperti anggota Siskomas, Hansip serta pengguna radio frekuensi lainnya, untuk bersatu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, apalagi Jakarta, merupakan daerah yang rawan bencana banjir dan kebakaran, oleh sebab itu perlu program yang strategis, yang dibuat oleh seluruh peserta Musda.
Dalam mencegah korban banjir, akibat air kiriman dari Bogor dan Sukabumi, Chandra K mengaku, bahwa pihaknya telah membuka posko di titik rawan banjir, maupun anggota RAPI di Bogor yang terus memantau di waduk Katulampa, untuk Jakarta, sebenarnya sebelum ada relawan banjir, RAPI sudah memiliki satgas relawan banjir, yang saat itu dibawah koordinator Menteri sosial, dan saat inipun satgas bencana RAPI juga terus meningkatkan profesionalismenya serta berkoordinasi dengan TAGANA Depsos, untuk menggelar pelatihan banjir bersama, menggelar seminar penanggilangan bencama, bahkan untuk menghadapi bahaya kebakaran, RAPI juga bekerjasama dengan Dinas Kebakaran DKI Jakarta, sementara untuk turutserta memberantas Narkoba, seluruh anggota RAPI juga melakukan koordinasi dengan aparat Kepolisian, karena RAPI adalah mitra Polisi, papar Chandra K.
0 komentar:
Posting Komentar