Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ikrar Nusa Bhakti, mengakui, banyak orang mempertanyakan posisi dan peran Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2010-2015. Ini dikaitkan dengan keberadaan struktur baru di partai itu, majelis tinggi.
Selain diketuai Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono, majelis tinggi juga punya kekuasaan besar menentukan kebijakan strategis Partai Demokrat, termasuk memilih calon presiden dan wakil presiden.
Hal itu disampaikan Ikrar, Rabu (26/5), dalam diskusi politik yang diadakan harian Sinar Harapan di Jakarta. ”Dengan terpilihnya Anas, orang bertanya-tanya apakah nanti dia hanya menjadi semacam bagian dari etalase demokrasi Partai Demokrat. Semua masih tanda tanya besar. Apalagi sosoknya di DPR selama ini, terkait kasus Bank Century, kurang gereget,” ujarnya.
Menurut Ikrar, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat cenderung punya kekhawatiran atas terpilihnya Anas. Hal itu mengingat latar belakang Anas sebagai aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan memiliki mentor di HMI, seperti Akbar Tandjung.
Pembentukan majelis tinggi, menurut dia, adalah bentuk rencana kontijensi dari Yudhoyono. ”Jika Yudhoyono mempelajari sejarah dan kiprah HMI, dia pasti tahu strategi organisasi itu sangat halus dan alumninya di mana- mana (omni present),” ujarnya.
Dalam diskusi, Rabu di Gedung DPR, Jakarta, juga muncul pendapat kekuasaan di Partai Demokrat tetap berada di tangan Yudhoyono. ”Sentrum masih di tangan Yudhoyono, bukan Anas,” ujar politisi Partai Golkar, Priyo Budi Santoso.
Namun, Benny K Harman dari Partai Demokrat membantah jika Anas hanya boneka yang bisa dimainkan Yudhoyono yang berkekuatan penuh.
0 komentar:
Posting Komentar